*Oleh : Bimbim
Dalam sebuah konsep ketatanegaraan, di setiap negara di dunia ini pasti lah memiliki konsep perwakilan rakyat, yang dianggap mampu menjadi cerminan suara rakyat. Wakil rakyat ini dipilih berdasarkan mekanisme yang berlaku di negara masing-masing melalui sarana pemilihan umum atau pemilu. Hal ini juga ada dan ditemukan di Indonesia.
Di Indonesia sistem pengangkatan wakil rakyat telah mengalami perubahan pasca era orde baru ke era reformasi 1998. Dulu sebelum era reformasi, wakil rakyat tidak dipilih langsung oleh rakyat namun dipilih oleh partai yang kuantitasnya disesuaikan dengan jumlah perolehan suara partai pada pemilu. Namun pasca era reformasi sistem perwakilan rakyat itu masih tetap dianut hingga baru memasuki tahun 2009 konsep pengangkatan wakil rakyat berubah dengan sitem pemilihan langsung oleh rakyat melalui pemilu. Dimana rakyat yang memiliki hak suara bebas menentukan pilihannya kepada orang yang ia percaya untuk menjadi wakilnya di parlemen.
Namun sebuah pertanyaan besar muncul dalam benak seluruh rakyat, apakah orang yang kita pilih dan kita percaya untuk menjadi wakil kita, mampu mewakili suara kita sebagai rakyat biasa. Ya, hal itu sebenarnya harapan semua rakyat di negeri ini agar para wakil rakyat mampu mewakili suara rakyat dan mampu dekat dengan rakyat, bukan hanya dekat pada masa kampanye.
Namun hal itu seakan berbanding terbalik di mata rakyat. Berbagai kekecewaan terhadap kinerja wakil rakyat banyak di dengungkan oleh rakyat, baik di forum resmi hingga forum warung kopi. Wajar bila rakyat kecewa, karena berbagai kasus dan polemik yang diciptakan oleh wakil rakyat itu sendiri. Kasus korupsi wakil rakyat telah menjadi tontonan yang biasa hadir di layar tv. Selain kasus korupsi, wakil rakyat pun ada yang terjerat kasus skandal foto mesum yang mana pada saat itu salah satu wakil rakyat berinisial MM terperangkap pada kasus foto mesum dirinya dan sekretaris pribadinya yang tersebar luas. Atau kasus video panas wakil rakyat yang terlibat cinta panas dengan salah satu penyanyi dangdut yang videonya juga tersebar ke masyarakat. Ya..Ya..Ya... Inilah sekelumit gambaran wakil rakyat kita yang pernah terjadi.
Dibalik seragam yang agung, di balik bangku kehormatan seharusnya wakil rakyat berkerja untuk rakyat dan memberikan laku yang agung sebagai contoh yang baik bagi rakyat. Lalu bagaimana faktanya. malah kasus korupsi dan skandal-skandal yang menjadi tontonan bagi rakyat yang dilakukan oleh anggota parlemen. Toh ternyata itu jauh dari harapan. Segelintir mereka bukanlah berjuang untuk rakyat yang tengah menderita, namun mereka justru memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatannya dengan tindakan korupsi. Padahal sebelumnya wakil rakyat telah menjadi bagian dari ikon penerima suap ditengah masyarakat.
Baru-baru ini, wakil rakyat kembali memberikan tontonan yang tak baik kepada rakyat yang mana rakyat adalah pemberi dukungan mereka untuk melanggengkan jalan mereka ke senayan. Sebuah polemik mengenai pembangunan gedung baru parlemen yang konon harus dibangun dengan dana yang sangat besar yaitu sebesar 1,6 Triliun Rupiah. Dana yang dibutuhkan itu, "katanya" telah sangat di minimalisir guna memaksimalkan kinerja anggota wakil rakyat. Namun layak kah sebuah gedung wakil rakyat berfasilitaskan kolam renang ataupun SPA, dan sebuah ukuran hampir 100 meter persegi untuk tiap satu ruang anggota wakil rakyat. Sebuah pertanyaan yang besar untuk hal itu. Pantas bila rakyat sepakat menolak pembangunan gedung baru parlemen di tengah krisis dan di tengah rendahnya kinerja parlemen.
Perdebatan soal pembangunan gedung pun seolah bukan hanya terjadi di masyarakat, namun juga terjadi di antara mereka anggota wakil rakyat. Ada dari mereka yang setuju dengan pembangunan itu dan ada juga yang tidak setuju. Ada juga suara yang setuju dengan peninjauan kembali soal biaya pembangunan. Umumnya wakil rakyat yang menolak pembangunan gedung adalah wakil rakyat yang tergabung di dalam partai oposisi. Mereka menolak pembangunan gedung dengan berbagai alasan, seperti gedung lama masih layak ataupun alasan penolakan yang masiv oleh masyarakat.
Namun sebuah kemunafikan telah terjadi dan dilakukan oleh wakil rakyat. Dalam sidang paripurna parlemen hanya ada 2 Partai yang menolak pembangunan gedung parlemen. Padahal sebelum rapat itu, setidaknya lebih dari 4 Partai yang menolak. Inilah salah satu bukti kemunafikan wakil rakyat kita. Mereka yang sering bersuara menentang rencana itu ternyata bersikap sebaliknya. Entah apa yang terjadi. Namun itulah yang terjadi.
Bahkan seorang mantan aktivis mahasiswa 98 yang juga salah satu tokoh pergerakan mahasiswa yang berpengaruh dalam runtuhnya orde baru dan sekarang menjadi wakil rakyat d parlemen, seakan ingin menjadi seseorang dari aktivis jalanan ke pejabat kaya raya. Ia mati-matian mempertahankan argumennya agar rencana pembangunan gedung baru parlemen dapat terlaksana. Yang justru mengherankan bahwa wakil rakyat itu merupakan wakil rakyat yang berasal dari partai yang dari pertama hingga sidang paripurna tegas menolak rencana pembangunan gedung baru parlemen. Inilah gambaran sebuah idealisme yang tergadai ketika telah merasakan kenikmatan berada di parlemen.
Inilah sebuah krisis moral yang ada pada wakil rakyat kita. Tega menyusun rencana pembangunan gedung dengan nilai triliunan rupiah ditengan krisis dan kesusahan masyarakat. Apabila dana 1,6 Triliun ini dialihkan ke pembangunan sekolah, maka dapat berdiri setidaknya 32.000 sekolah baru ataupun mampu menanggung satu per empat jaminan kesehatan masyarakat Indonesia.
Kasus yang paling anyar ialah kasus terjepret di lensa kamera salah satu wakil rakyat yang tengah asyik menonton video porno pada saat mengikuti sidang parlemen. Ini merupakan sebuah prilaku yang tidak pantas dan sebuah sikap biadab oknum wakil rakyat. Bukannya memperjuangkan suara rakyat, malahan bersikap cuek disertai keasyikan nya menonton video porno.
Ya... Ini lah Krisis Moral wakil rakyat...
Korupsi, Suap, dan berbagai skandal seakan melekat pada mereka...
Dan rakyat dibuat kecewa oleh semua itu...
Sikap inilah yang seakan menciptakan sikap apatis masyarakat terhadap hak pilih mereka dalam menentukan wakilnya. Ataupun sikap golput yang mengkhawatirkan karena merasa tak butuh wakil rakyat karena percuma memiliki wakil rakyat kalau kerjanya bukan mewakili rakyat, tapi bekerja untuk diri sendiri dan memperkaya diri, belum lagi skandal yang ada akibat moral sampah sang wakil rakyat.
